Jakarta - Kontras menyayangkan  kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua hanya untuk koordinasi kerja dan sekadar kunjungan simbolik, yang justru hanya meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat.

"Seharusnya kunjungan ini mengagendakan pembahasan situasi keamanan yang berimplikasi pada memburuknya kondisi HAM di masyarakat sipil Papua," kata Koordinator BP Kontras Haris Azhar di Bakoel Kafe, Jakarta, Selasa (23/11).

Menurut Azhar, skandal penyiksaan oleh anggota TNI sebagaimana yang ada video dan tersebar di YouTube seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah membangun keprihatinan atas kondisi di Papua. Terlebih kasus Video tersebut direspons dengan cara terburu-buru, tidak transparan, dan tidak menghukum secara layak para pelaku dan penanggung jawab.

"Kasus video dan kegagalan memberikan keadilan atas kasus tersebut merupakan sebuah contoh kecil dari modus mengabaikan hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua," ujarnya.

Kontras menilai masyarakat Papua, sejauh ini mengalami marjinalisasi dan diskriminasi dan menjadi korban pola pembangunan yang gagal sejak Orde Baru, menjadi subjek yang lemah hingga ringkih untuk dijadikan obyek kekerasan, serta pemerintah pusat selalu menutup kemungkinan dialog dengan masyarakat. Pemberian otonomi daerah sejak 2001 terbukti gagal menghalau atau meminimalisasi problem-problem di atas. Namun yang terjadi adalah meningkatkan angka korupsi oleh aparat pemerintah lokal.

Haris lebih lanjut mengatakan sudah saatnya pemerintah menunjukkan pertanggungjawaban atas kondisi di Papua, di mana hak kenyamanan hidup sebagai warga negara semakin tidak terjamin.

"Kunjungan presiden harusnya juga mengagendakan pertemuan dengan sejumlah kalangan seperti komunitas Korban pelanggaran HAM, Dewan Adat Papua, DPRP, dan komunitas perempuan yang sangat potensial menjadi korban," katanya.