Jayapura,- Anggota Komisi C DPR Papua, Tony Infandi, STH, menegakan bahwad di tanah Papua tidak asa separatis. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang disampaikan dalam Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-47 di Glora Bung Karno baru-baru ini, yang mana dalam pidato tersebut Ichal, sapaan akrabnya Aburizal Bakrie mengatasnamakan NKRI terkait dengan peristiwa Kongres ke III yang belum lama ini di selenggarakan di Padang Bulan Abepura, Lalu kemudian juga di pertegas oleh pidato Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bahwa di Papua ada separatis.

Sebagaia putra asli Papua saya merasa perlu memberi tanggapan terkait dengan peryataan kedua tokoh besar Negara tersebut.

Sebagai sesama warga Negara Indonesia dan sebagai sesama anak bangsa, prinsipnya kita semua setuju, dan kita semua sepakat tentang apa arti sesungguhnya atau makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, SBY adalah Presiden RI, yang mana beliau ini adalah seorang negarawan, kepala pemerintahan, sementara Ical adalah Ketua Umum dari Partai Golkar, Semestinya dalam pidato-pidato tersebut mampu memilah-milah kata-kata yang disampaikan. Jangan menilai obyektif daerah lain, khususnya di tanah Papua itu berbeda jauh karena masing-masing daerah dengan permasalahnnya tersendiri,“tutur Tony Infandi kepada pers di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, karakteristik permasalahan dari Provinsi Papua, berbeda jauh dengan daerah-daerah yang lain, Sehingga dengan demikian sebagai seorang pemimpin di Republik ini tidak pantas dan tidak seyogyanya mengatakan hal tersebut, yaitu bahwa di Papua ada seperatis.

“Kenapa, ya karena kita semua adalah warga Negara Indonesia dan dalam negara ini ada hukum, hukumlah yang harus di kedepankan dan hukumlah yang harus ditegakkan, “tukasnya.

Menurut dia, apabila kita berbicara atas nama negara dan atas nama NKRI, tetapi melanggar HAM dan atas nama negara tapi rakyat miskin, maka hal ini pun harus dipertimbangkan, harus menjadi suatu koreksi atau satu pukulan bagi kita selaku bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi dengan berbagai pidato-pidato atau stigma-stigma tentang Papua.

Karena Papua adalah lanjut Tony, bagian dari KNRI yang harus diberikan prioritas “Pertama dari sisi keamanan bagaimana orang Papua bisa diamankan dalam konteks kenegaraan, dalam konteks paradigma hukum yang diberlakukan secara nasional, lalu dalam konteks sosial budaya, dalam konteks hak asasi manusia bahwa sesungguhnya Papua adalah bagian dari sosial masyarakat yang mempunyai kesamaan hak dan mempunyai nilai-nilai budaya yang setara dan punya harga diri yang sama dengan suku bangsa lain yang ada di Republik Indonesia, “ungkapnya.

‘’Saya menghimbau lanjut Tony, kepada semua pihak baik pemimpin negara maupun kepada semua penyelenggara negara, penegak hukum dalam hal ini TNI/Polri dan semua komponen bangsa hendaknya melihat Papua dengan mata yang tajam berdasarkan hati nurani bahwa sesungguhnya, apa sebenarnya yang terjadi di tanah Papua,“ tuturnya.

Dirinya menegaskan bahwa, yang ada di Papua bukan separatis tetapi yang terjadi di Papua adalah sejumlah akumulasi atau pengumpukan dari persoalan dan permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat orang Papua yang tidak terselesaikan dari dulu sampai sekarang ini.

Sehingga dengan demikian, kalau ada kegiatan-kegiatan Papuanisme yang berhaluan dari pada Pancasila dan Undang-undang Dasar sebagai falsapah dan ideologi bangsa dan negara, Maka, jangan dilihat sebagai bentuk mendirikan negara diatas negara, tetapi itu adalah bentuk aspirasi puncak dari sebuah aspirasi luapan dari rasa ketidak puasan atas ketinggalannya Papua dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah lebih dulu maju dalam segala aspek pembangunan.

“Logika tidak membenarkan, Freeport adalah tambang terbesar di nomor dua dunia setelah Chili di Amerika Serikat, tetapi ternyata orang Papua masih miskin diatas tanahnya sendiri sampai sekarang, “tegasnya.

Lebih jauh dikatakan, Otsus adalah solusi terbaik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua, tapi dalam implementasi Otsus itu sendiri ibaratnya pemerintah pusat memberikan kepala, tapi memegang ekor, “Mari kita renungkan baik-baik, jangan lagi ada pidato-pidato yang mengundang amarah dari masyarakat Papua,karena sesungguhnya ada sebuah keinginan yang tulus dari mereka yang perlu didengar dan bila perlu pemerintah secara gentelmen membuka ruang dialog, sehingga ada dialog antara Jakarta dan Papua, “imbuhnya,