Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menko Polhukam Djoko Suyanto dan jajarannya untuk meneliti dan menelaah secara detail penyebab terjadi sejumlah aksi kekerasan oleh pihak yang tidak dikenal di Papua sehingga masalah tersebut bisa segera diselesaikan.

"Sebelum berangkat saya berharap saudara bisa laksanakan semua upaya atasi apa yang terjadi Papua, pelajari apakah ada aspek politik atau sosial yang kemudian mengalir ke aspek keamanan, aspek lokal, kalau kita tahu penyebab maka penyelesaiannya bisa tepat," kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/6).

Kepala Negara mengatakan rencana kunjungan Menko Polhukam dan para menteri terkait ke Papua hendaknya dapat menyelesaikan dengan tuntas sejumlah kasus kekerasan termasuk penembakan warga sipil yang terjadi belakangan ini.

"Selama disana juga berikan penjelasan pada pers internasional sehingga tidak ada bias apapun dari apa yang terjadi di Papua," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono menegaskan pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh masalah di Papua adalah pendekatan kesejahteraan. Meski demikian bila ada upaya separatis makam itu bertentangan dengan hukum dan akan diproses sesuai ketentuan yang terjadi.

Presiden menegaskan hukum yang berlaku di Papua sama dengan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia lainnya dan tidak ada pembedaan.

"Hukum dan keamanan mesti ditegakkan karena itu dilakukan untuk lindungi rakyat dalam melaksanakan tindakan hukum dan keamanan itu tetap harus mengacu pada sistem hukum dan perundangan yang berlaku. Papua adalah bagian sah dari negara kita yang berdaulat maka hukum yang kita anut berlaku disitu," kata Presiden.

Meski demikian, Presiden menegaskan upaya-upaya separatisme tetap merupakan pelanggaran hukum dan harus diproses secara hukum.

"Tetapi bagi kaum separatis bersenjata melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan apalagi membuat korban jiwa jatuh, kita tidak boleh biarkan karena saya yakini perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa itu bukan bagian dari "Freedom of speech", itu melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan,"kita harus tegas bisa bedakan mana bagian dari "human rights" dan mana yang bukan. Segala sesuatu (yang kita lakukan-red)juga saya minta menjaga akuntabilitas, jelaskan apa yang kita lakukan pada publik melalui pers dan media massa, sehingga masyarakat lokal, bahkan masyarakat dunia mengetahui duduk persoalan sebenarnya."

Presiden menegaskan meskipun dapat dikatakan gangguan keamanan di Papua terjadi dalam skala yang kecil, namun berapa pun korban jiwa yang jatuh tidak membuat pemerintah meremehkan hal tersebut dan akan segera menuntaskan permasalahan itu.

Dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan sejumlah menteri lainnya.

Aksi kekerasan dengan penembakan di Papua terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa bulan terakhir.

Aksi penembakan terbaru terjadi di halaman Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kampus Universitas Cendrawasih Papua, pada Minggu (10/6) malam. (Ant/wt/X-12)