Sesuai rencana Konferensi Perdamaian Tanah Papua 2011 tetap akan diselenggarakan di Abepura, 5-7 Juli 2011.

Peserta dari konferensi: hanyalah orang Papua, Orang Melanesia yang berasal dari berbagai suku di Tanah Papua. Mereka difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) untuk memikirkan tentang Papua Tanah Damai. Mereka diajak untuk merefleksikan tentang  gambaran masyarakat yang ideal yang hendak dibangun di atas tanah leluhurnya. Dengan memiliki gambarang yang jelas tentang Papua Tanah Damai, mereka dapat mengajak siapa saja yang hidup di bumi cenderawasih ini untuk bersama-sama membangun Papua menjadi negeri yang damai.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa hanya orang asli Papua yang dilibatkan sebagai peserta dalam konferensi perdamaian ini? Bukankah semua orang mendambahkan perdamaian? Mengapa suku-suku lain tidak dilibatkan sebagai peserta?

Konferensi Perdamaian ini adalah tahapan pertama dalam perjuangan Papua menjadi Tanah Damai. Dalam tahapan ini, hanya orang asli Papua dipilih sebagia peserta karena merekalah pemilik negeri ini. Tanah Papua ini tanah leluhurnya. Kami berpikir bahwa mereka sepantasnya terlibat secara aktif dan memimpin perjuangan Papua menjadi Tanah Damai, karena Papua yang hendak diperjuangan menjadi Tanah Damai adalah negeri leluhurnya. Menghormati penduduk asli di Tanah Papua ini, kita perlu mendengarkan terlebih dahulu pandangan orang Papua tentang konsep dan indikator dari Papua Tanah Damai. Maka pada tahapan pertama ini, secara sengaja hanyalah orang Papua yang diundang sebagai peserta dari konferensi ini.

Agar orang Papua dapat memimpin perjuangan untuk mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, maka mereka perlu memiliki gambaran yang jelas tentang konsep Papua Tanah Damai dan indikator-indikatornya. Mereka juga perlu mengidentifikasi dan mengakui secara bersama  masalah-masalah yang mesti diselesaikan demi perdamaian di negeri ini. Untuk mencapai hal ini, hanya mereka difasilitasi untuk menjadi peserta dalam  Konferensi Perdamaian Tanah Papua ini.

Pengamat
Tentu bahwa Papua Tanah Damai tidak akan terwujud apabila hanya orang Papua yang terlibat. Semua orang, entah apapun profesinya, yang hidup di Tanah Papua mesti mengambil bagian dalam perjuangan Papua Tanah Damai.

Maka pada tahapan pertama ini, wakil-wakil berbagai paguyuban, ikatan, dan Forum dari berbagai suku yang berasal dari luar Tanah Papua diundang sebagai pengamat. Selain itu, para anggota DPR Papua dan Papua Barat, wakil dari kedua  Gubenur, Bupati/walikota,  wakil dari Perwakilan Kodam XVII Cenderawasih, Mapolda Papua, wakil dari para pengusaha, juga diundang untuk mendengarkan sendiri apa yang dibahas dan ditetapkan dalam konferensi perdamaian ini. Para ilmuwan dan pemikir pun diundang. Mereka semua diundang sebagai pengamat. Mereka hadir dalam konferensi tetapi tidak aktif dalam diskusi dan pleno. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa perjuangan Papua Tanah Damai merupakan perjuangan dari semua pihak yang hidup di Bumi Cendewasih ini.

Para wartawan dari berbagai media masa juga diundang, agar melalui pemberitaannya dapat melibatkan semakin banyak orang di Tanah Papua dan bahkan di seluruh persada nusantara dalam memikirkan dan memberikan kontribusinya demi terwujudnya Papua Tanah Damai.

Pemerintah terlibat
Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat selaku kepala pemerintahan diundang untuk menyampaikan perspektif pemerintah tentang Papua Tanah Damai.

Kapolda juga diundang untuk membahas dari perspektif kepolisian tentang Papua Tanah Damai.
Panglima KoDam Cenderawasih pun diundang untuk memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai dari perspektif keamanan dan pertahanan.

Semua pejabat daerah dilibatkan karena lembaga-lembaga yang mereka pimpin mesti terlibat dalam perjuangan Papua Tanah Damai. Segala  kebijakan dan kegiatan dari lembaga-lembaga mereka  sangat menentukan apakah Papua menjadi Tanah Damai.

Kami menyadari bahwa Pemerintah Pusat merupakan satu aktor yang sangat menentukan damai-tidaknya Tanah Papua.  Dari pengalaman orang Papua alami bahwa Keputusan politik apa pun yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tentang Papua dan kebijakan apa pun diambilnya, sangat mempengaruhi Papua menjadi Tanah Damai atau tanah konflik. Maka Pemerintah pusat perlu dilibatkan dalam upaya perdamaian Tanah Papua ini. Pemerintah pusat menyatakan komitmen atas keterlibatan ini melalui kerelaan Menkopolhukam untuk menghadiri dan menjadi pembicara utama ( keynote speaker) dalam konferensi Perdamaian ini. Jaringan Damai Papua menyatakan hormat yang setinggi-tingginya kepada Pak Menkopolhukam atas kerelaan beliau untuk menjadi keynote speaker dalam konferensi ini.

Kehadiran semua unsur di atas ini, sekali lagi memperlihatkan bahwa upaya memperbaharui Papua menjadi Tanah Damai merupakan suatu perjuangan bersama, perjuangan semua pihak. Maka setiap dan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dipanggil untuk memberikan kontribusinya yang khas demi Papua Tanah Damai.

Semua orang yang hidup di Tanah Papua, entah apapun latarbelakangnya, agamanya, sukunya, rasnya, profesinya, semuanya mendambakan hidup yang damai. Maka kami mengajak semua anggota masyarakat di Tanah Papua untuk mendukung dan mendoakan agar para wakil-wakil orang Papua dalam konferensi perdamaian ini dapat berpikir dengan tenang, menghasilkan gambaran yang jelas tentang Papua Tanah Damai, indikator-indikator dari perdamaian Tanah Papua, dan memahami semua masalah yang mesti dicarikan solusinya demi terwujudnya Papua Tanah Damai.